You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Manajemen Risiko Utama | Certified Risk Professional (CRP®)

Overview Manajemen Risiko

Risk Management dalam Industri Keuangan Non Banking banyak mengadopsi ERM (Enterprise Risk Management) ISO 31.000. Risk Management Sertifikasi juga menggunakan standar internasional ERM. Kompetensi Profesi Risk Management dibutuhkan oleh Industri Pasar Modal seperti Perusahaan Sekuritas maupun Asset Management dan Asuransi. Saat ini hampir semua Industri membutuhkan professional Risk Management. Risk Management di LSPPM terdiri dari 2 (dua) jenjang yakni Manajemen Risiko Utama dengan jenjang gelar CRP (Certified Risk Profesional) dan Jenjang Manajemen Risiko Madya Dengan Gelar jejang CRA (Certified Risk Associate).

Unit Kompetensi

  1. Menentukan Risk Owner dan Fungsi Terkait Untuk Setiap Kejadian Risiko
  2. Mendokumentasikan Risiko-Risiko ke Dalam Risk Register
  3. Melakukan Identifikasi Risiko Fungsi / Bisnis Unit
  4. Mendefinisikan Kriteria Risiko
  5. Melakukan Penentuan Skala Prioritas Terhadap Risiko-Risiko
  6. Melakukan Pengukuran Probabilitas dan Dampak dari Setiap Risiko Yang Telah Diidentifikasi
  7. Melakukan Evaluasi Untuk Memperkirakan Risiko-Risiko yang Dapat Diterima (Tolerable))
  8. Menetapkan Risiko-Risiko yang Akan Dilakukan Tindakan Penanganan Selanjutnya
  9. Menentukan Strategi Penanganan Risiko
  10. Menyusun Rencana Tindakan Penanganan atas Risiko-Risiko
  11. Melaksanakan Penanganan atas Risiko-Risiko
  12. Melakukan Evaluasi Konteks Internal dan Eksternal Perusahaan
  13. Melakukan Pemetaan dan Memahami Kondisi/Konteks Internal dan Eksternal Organisasi Dalam Mencapai Tujuan-Tujuannya
  14. Mengkomunikasikan Profil Risiko Perusahaan Pada Posisi dan Waktu Tertentu
  15. Mengkomunikasikan Peran dan Tanggung Jawab Setiap Pihak yang Terlibat dan Berkepentingan Dengan Manajemen Risiko
  16. Merencanakan Komunikasi dan Konsultasi Terhadap Para Pemangku Kepentingan Mulai Dari Awal dan Selama Penerapan Proses Manajemen Risiko
  17. Melakukan Pengukuran atas Efektifitas dari Tindakan Penanganan yang Dilakukan
  18. Menyusun Kriteria untuk Mengukur Progress Terhadap Target yang Ingin Dicapai
  19. Menentukan Waktu dan Strategi yang Tepat Untuk Menerapkan Kerangka Kerja Manajemen Risiko
  20. Menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dan Proses Lintas Organisasi
  21. Melakukan Pengukuran Kinerja Penerapan Manajemen Risiko terhadap Rencana Kerja Manajemen Risiko
  22. Melakukan pemantuan secara berkala dalam hal apakah kerangka kerja, kebijakan, dan rencana Manajemen Risiko masih selaras dengan konteks internal dan eksternal organisasi
  23. Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Pada Perusahaan di Pasar Modal
  24. Menyusun Kerangka Kerja untuk Mengelola Risiko
  25. Menyusun Rencana Kerja yang spesifik yang telah Mencakup Pihak-Pihak yang Akan Terlibat, Target yang Ingin Dicapai, Jangka Waktu, Persyaratan yang Dibutuhkan, Maksud dan Manfaat dari Rencana Kerja Manajemen Risiko
  26. Melakukan Pembaruan atas Risk Register Secara Periodik

Persyaratan

  1. Minimal Magister ekonomi dengan kurikulum pasar modal, atau;
  2. Memiliki sertifikat pelatihan Certified Risk Professional (CRP) bidang pasar modal yang berbasis kompetensi dan diterbitkan oleh asosiasi profesi terkait, atau;
  3. Memiliki pengalaman kerja sejenis pada industri keuangan selama 5 (lima) tahun dalam 2 (dua) tahun terakhir.

HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

1. Hak Pemohon

          1.1 Hak untuk mengetahui persyaratan dan proses sertifikasi secara lengkap.

          1.2 Hak untuk mengetahui biaya sertifikasi dan tata cara pembayaran.

          1.3 Hak untuk mengikuti sertifikasi jika persyaratan terpenuhi.

          1.4 Pemohon yang dinyatakan kompeten berhak memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

          2.1 Melaksanakan keprofesian sebagai Manajemen risiko utama dengan tetap menjaga kode etik profesi.

          2.2 Senantiasa memelihara kompetensi kerja yang telah dikuasai.

          2.3 Tidak menggunakan sertifikat kompetensi kerja untuk perbuatan yang melanggar hukum.

          2.4 Mengikuti program surveilen yang dipersyaratkan oleh LSP-PM.

          2.5 Melaporkan kegiatan rekaman asesmen setiap 1 (satu) tahun sekali kepada LSP yang menerbitkan sertifikat kompetensi, yaitu pada setiap awal tahun.

Menu
error: Alert: Content is protected !!